 |
| Gambar: Detik detik penahanan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika JGP (rompi merah muda) oleh pihak Kejaksaan Agung Ripublik Indonesi. Foto: Istimewa |
Metrosultra.com | Kejaksaan Agung Ripublik Indonesi tmenetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai tersanka dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Kominfo Tahun 2020 s/d 2022.
"Untuk mempercepat proses penyidikan, Tersangka JPG dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak tangal 17 sampai 5 Juni 2023 di (Rutan) Rumah Tahan Salemba Cabang Kejaksaan Agung," kata Kerut Sumedana selaku Kepala pusat penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung. Rabu, 17 Mei 2023.
Kerut mengungkapkan, Perkara yang menyeret Nama salah satu Menteri Kabinet Jokowi terdapat kerugian Negara sebesar 8 triliun rupiah.
Adapun dana tersebut, digunakan sebagai biaya tiga paket unit kegiatan/proyek, diantaranya; Biaya penyusunan kajian pendukung, Mar Up Harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun.
“Penetapan Tersangka dan penahanan terhadap JGP adalah murni penegakan hukum dan tidak ada unsur politik didalamnya," ungkapnya.
Menurutnya, Kejaksaan memiliki kewajiban untuk mengawal proyek strategi nasional dalam termasuk proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung demi kepentingan masyarakat yang belum terjangkau internet.
"Sesuai dengan program pemerintah,” pungkas.
Diketahui, tersangka JGP disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 kemudian UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (red)
