.JPG) |
| Foto Brsama Anggota Pimpinan dan Anggota DPRD bersan dua orang Anggota KPK RI |
Bombana - Metrosultra.com | Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Bombana minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri dugaan kelebihan bayar proyek pembangunan Pasar Modern dan Rumah Sakit (RS) Tanduale yang baru saja diresmikan belum lama ini.
Permintaan Legislatif ke KPK ini disampaikan Wakil DPRD Bombana Iskandar dalam kunjungan Lembaga Rasuah yang digelar di ruang rapat Dewan setempat (Kamis,25/8/2022), pertemuan tersebut nampak begitu tegang, hingga salah satu oknum Wartawan sempat ditolak masuk kedalam ruang rapat tersebut.
Setidaknya ada beberapa item pengerjaan Mega proyek yang menjadi topik pembahasan. Pastinya proyek pembangunan skala prioritas pada zaman pemerintahan eks Bupati Bombana H Tafdil dan Wakil Bupati Bombana Johan Salim.
Diantaranya, pembangunan Pasar Modern di kecamatan Poleang, dan Pembangunan Gedung Rumah sakit Tanduale di kecamatan Rarowatu.
Dikesempatan ini, Wakil ketua DPRD Bombana Iskandar menyindir soal proyek Pasar dan Rumah Sakit yang baru-baru di resmikan oleh Tafdil belum lama ini hingga meminta penjelasan KPK.
Iskandar yang tidak lain adalah Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bombana itu, nampak begitu serius menyelaskan dihadapan KPK, soal anggaran dua kedua mega proyek tersebut, yang diketahui bersumber penganggarannya dari dana pinjaman daerah (Bank Jawa Tengah) yang ucuk-ucuknya tidak terealisasi sepenuhnya.
Aneh kata Iskandar, realisasi fisik mega proyek seperti Pasar Modern dan Rumah Sakit yang baru mencapai 85 persen, tapi proses pembiayaannya telah mencapai 100 persen.
Iskandar menduga, untuk menutupi kekurangan dana proyek tersebut, pihak Pemkab Bombana sengaja mengorbankan hak-hak (honorium/gaji) pegawai setempat, termasuk tunjangan aparat desa yang hingga saat ini masih terus dikeluhkan (belum terealisasi).
"Bagaimana kita mau menutupi kekurangan itu, sementara semua kegiatan dalam APBD yang telah kita tetapkan, dan nomenklaturnya sudah ada merek anggarannya, kami menduga bahwa untuk menutup hal tersebut pasti ada kegiatan yang dikorbankan pemerintah daerah, jika ini benar dilakukan, apakah ini tidak beresiko hukum," tanya Iskandar kepada KPK.
Kordinator deputi Kordinasi dan Supervisi Wilayah 4 Sulawesi Tenggara KPK RI Muh. Muslimin Ikbal menilai proses penganggaran kedua Mega proyek yang dimaksud harus sesuai pada perjanjian awal.
"Terkait dana pinjaman itu dipastikan dulu, harus sesuai speknya, jadi bapak tidak asal membayar. Terkait menganggarkan yang tidak dianggarkan itu tidak bisa," ujarnya.
Sementara untuk menutupi, dugaan kelebihan bayar pada Mega proyek Rumah Sakit dan Pasar, pihak Dewan Bombana juga disarankan untuk menjalankan probity auditnya. "Makanya kami minta bantuan DPRD juga bahwa hasil probity auditnya dapat ditindaklanjuti. Jadi tidak asal bayar gitu nantinya," pungkasnya.
Pantauan media ini, kunjungan KPK di lembaga Legislatif Bombana, diterima dua pimpinan DPRD Arsat dan Iskandar didampingi empat anggota DPR lainnya seperti Nasrudin, Anshari Usman, Mujahid dan Rumianto bersama Sekwan Kalfarios Zamruth.(red)
