 |
| Gambar: Tabel relaksasi pinjaman daerah Pemkab Bombana |
Metrosultra.com, Bombana | Rekening Pegawai Negeri Sipil di Daerah Kabupaten Bombana sepertinya tak bakal segendut dulu, Ironinya dana Tambahan pendapatan pegawai (TPP) selama tiga bulan terakhir ditegaskan belum dapat dibayarkan oleh pemerintah setempat melainkan hanya gaji dan gaji 13.
Pembatalan pembayaran TPP ASN ini bertepatan usai beredarnya isu Kas Kosong daerah yang sempat dievaluasi tim BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara belum lama ini (29/6).
Mantan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bombana H. Engki pun ikut buka suara soal status KAS pemerintah setempat yang sempat menghebohkan kalangan Masyarakat.
Setidaknya isu menohok tersebut telah ditepis langsung Bupati Bombana bahwa rumor tersebut tidak benar adanya. Meskipun demikian ragam kegiatan pemerintah diketahui belum terbayarkan dan Hampir keseluruhan OPD setempat turut mengeluhkan tidak adanya dana (anggaran) yang dapat dikelola.
Engki bilang mandeknya pembiayaan kegiatan belanja jasa bagi Pemerintah setempat termasuk dana tunjangan pendapatan pegawai (TPP) ASN yang batal terbayarkan, bukan karena faktor Kas yang kosong. Tetapi karena dana transfer dari Provinsi maupun pusat yang terlambat masuk ke Daerah.
"Kalau disebut Kas Kosong itu tidak juga, Karena setau saya Per/tanggal tiga Juni 2022, isi Kas masih tersisa 22 Milyar," ungkap Engki kepada media ini saat ditemui di Kantor Bupati setempat. Selasa, 05/7/2022.
Hanya saja kata dia, pada masa transisi pergantian Pimpinan BKD (2/6) Lalu, terdapat nota permohonan dana sebesar miliaran rupiah dari dua instansi guna untuk biaya tambahan pembangunan proyek Rumah Sakit dan Pasar Modern di Poleang.
"Hanya memang ada saat itu, ada permintaan dana dari Perindakop termasuk Rumah Sakit hanya Saya menolak tanda tangan, karena statusnya saya saat itu bukan lagi saya kepala Badan," pungkasnya.
Anehnya biaya proyek pembangunan RS sebesar 60 Milyar dan Pasar Modern sebesar 40 milyar yang harusnya terbayarkan 100 perden dari sumber dana pinjaman daerah. Diketahui dibelakangan dari sumber terpercaya bahwa total 195 milyar pinjaman daerah tentara hanya terakomodir 171 milyar.
Artinya masih tersisa 24 milyar yang tidak disetujui oleh pihak peminjam (Bank Jateng). sementara Pengerjaan enam unit mega Proyek telah berjalan.
Perihal ini pun sempat menjadi catatan penting faraksi Kebangkitan dan Keadilan DPRD Bombana dan mempertanyakan metode seperti apa yang digunakan Pemkab setempat untuk menyelesaikan sejumlah Proyek yang bersumber dari dana pinjaman tersebut.
Hanya saja dalam dokumen penjelasan/jawaban Bupati Bombana yang diuraikan dalam pidatonya (28/6) lewat Paripurna Raperda Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 tidak nampak adanya penjelaskan Bupati tentang maksud dari Pihak Fraksi tabungan dari Partai PKB dan PKS, melainkan hanya menjelaskan seputar relaksasi yang ditolak Kementrian dalam negeri (Mendagri).(A)
Penulis : Zulkarnain
