 |
| Tim BPKAD duduk bersama Sekda Man Arfa (Kanan) di ruang Sekretaris Daerah kabupaten Bombana. Foto: istimewa |
Metrosultra.com | Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bombana Muh Arham kembali menyindir pernyataan kepala Badan Pengelolan Keuangan Daerah (BPKAD) Basiran, yang menyebut bahwa neraca laporan keuangan, realisasi anggaran, serta laporan Kas Bombana pada triwulan pertama membengkak seperti adanya pengeluaran yang lebih besar dibanding pemasukan. Jumat, 01 Juli 2022.
Dilansir dari media lenterasultra.com, Kepala BPKAD Sultra memang nampak buka-bukaan hasil Minevnya soal Kasda Bombana yang tengah trending diperbincangkan.
"Alur kas masuk itu jelas. Misalnya, kegiatan ini sumbernya dari DAU (Dana Alokasi Umum), kegiatan ini dari DBH (dana bagi hasil), kegiatan lain dari Dana Alokasi Khusus (DAK), semua sudah ada porsinya. Yang terjadi justru dilakukan tambal sulam," terang Basiran.
Basiran menegaskan bahwa, hasil monevnya itu akan disusun dan dibuatkan laporan resmi untuk kemudian dilaporkan kepada atasannya, Gubernur Sultra, Ali Mazi, selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah.
Terpisah Muh, Arham malah menilai tidak adanya sikap ketegasan dari anak Buah Gubernur Sultra itu untuk menyelesaikan atas apa yang dialami daerah Bombana saat ini.
Kata dia, Kalaupun keuangan daerah Bombana benar faktanya amatiran benar adanya, lantas solusi seperti apa yang diberikan oleh BPKAD untuk masalah itu.
"Harusnya Kepala BPKAD Sultra yang diperintah Gubernur adalah melakukan identifikasi masalah dan menganalisa, jika masalah yang terjadi adalah kebijakan yang memenuhi unsur pidana maka beliau (Kepala BPKAD) harus merekomendasikan ke APH untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum," terangnya.
Disisi lain, Arham juga menilai persoalan isu Kasda Bombana kosong itu merupakan bentuk kelemahan lembaga Legislatif setempat. "Pengawasan DPRD yang tidak maksimal," pungkasnya.
