Ilustrasi (pixabay) |
Metrosultra.com | Rumor Kas daerah (Kasda) Pemerintah kabupaten Bombana yang sebelumnya diungkap anggota DPRD, selain Hot diperbincangkan kalangan Masyarakat setempat. Isu ini juga sontak menarik Perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara. Khususnya Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKAD) Pemprov Sultra.
"Itu saja dari saya, tidak terlalu lama karena ada kaunjungan tim supervisi PKAD provinsi. Mereka datang untuk melihat kondisi keuangan kita," terang Dodi Amirullah Muhlisi dipenghujung sambutannya dalam kegiatan bimbingan tehnis aplikasi persediaan (ASiAP) Pemkab Bombana di ruang rapat tinaorima Kantor Bupati setempat.
Sementara Kepala BPKAD Sultra, Basiran bersama sejumlah personilnya ini, tiba di Kantor Bupati Bombana langsung masuk di ruangan Pimpinan Badan Keuangan Daerah Bombana Dodi Amirullah Muhlisi. Selasa, 29 Juni 2022.
Usai menggelar pertemuannya, Basiran mengaku, kunjungannya di wonua Bombana yakni menindaklanjuti perintah Gubernur Alimazi untuk monitoring, evaluasi dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bombana.
"Karena ada isu kekosongan Kas daerah, sehingga Pak Gubernur memerintahkan untuk turun melihat apa yang menjadi pokok permasalahannya sehingga terjadi kekosongan kas," katanya usai mengelar pertemuan tertutup.
Amatan Basiran, persoalan yang tengah dialami Pemkab Bombana sebenarnya bukan karena faktor kekosongan kas, melainkan adanya tata kelola manajemen keuangan daerah yang kacau sehingga menyebabkan kepanikan diinternal pemerintah setempat.
"Baru kami lihat sepintas adanya pengelolaan keuangan yang harus diperbaiki, dan kami akan memberikan supervisi pembinaan pengelolaan keuangan agar kondisi keuangan Pemkab Bombana saat ini kembali normal," pungkasnya. (b)