 |
| Dok: tribun jogja |
Metrosultra.com | Usai menolak keberatan atau aduan 26 calon kades, Panitia Pilkades mengeluarkan pengumuman terkait agenda atau rencana pelantikan 109 kepala desa terpilih untuk digelar pada pertengahan bulan april.
Hasdin Ratta yang tidak lain adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa (PMD) yang kemudian diberikan mandat oleh Bupati untuk menjabat sebagai ketua panitia penyelenggara pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang baru saja usai dilaksanakan pada 20 februari 2022 lalu.
Upaya serta Sikap Panitia Pilkades yang selalu tunduk pada regulasi maupun perundang-undangan dalam pelaksanaan pilkades serentak itu sendiri tidak terlepas dari masalah hukum. Salah satunya perkara aduan 26 calon kades dan perolehan hasil penguatan suara yang seri.
Dua perkara tersebut menjadi peluang Panitia, baik KPPS, PPTD dan PPTK terseret masalah hukum. ironinya, hingga rencana pelantikan diumumkan Kades terpilih (pemenang) desa Mapila belum diketahui siapa calon kades yang beruntung untuk dilantik.
Meskipun dalam pelaksanaannya, mulai dari tahapan hingga hasil pilkades tersebut masih menyisahkan berbagai polemik tidak membuat mantan Kepala Bidang (Kabag) Hukum Pemkab Bombana tersebut, untuk patah semangat. Dirinya tetap yakin bahwa semuanya akan berjalan lancar hingga pelantikan dilaksanakan.
"Beliau sekarang ada di Kejaksaan," kata Kepala Bidang Pemberdayaan masyarakat PMD Bombana Mangutara Putra kepada awak media yang hendak menemui pimpinannya untuk mengkofirmasi rencana pelantikan. Senin (11/4/2022) kemarin.
Dirinya enggan menjelaskan secara detail maksud dan tujuan Hasdin Ratta mendadak ke kantor Kejaksaan. "Sudah agak lama, beliau ditemani oleh pak Bendahara," pungkasnya.
Dikomfirmasi terpisah, Hasdin Ratta yang baru saja keluar dari kantor kejaksaan negeri Bombana langsung menyapa serta menghampiri sejumlah wartawan dengan gaya khasnya.
Dirinya yang masih berpakaian dinas Pemda Bombana menjelaskan alasan dirinya bersama Bendaharanya mendadak berada di kantor kejaksaan hanyalah kunjungan kerja antar Instansi dan Lembaga pemerintah.
"Hanya silaturahmi biasa saja, membahas perssoalan pendampingan kejaksaan di desa. Ini kan program nasional," Singkat Hasdin.
Penulis: Zulkarnain
