-->
  • Jelajahi

    Copyright © Metro Sultra
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Intip Dampak Pertambangan di Pesisir Pantai Kabaena

    METROSULTRA.COM
    02 April 2021, Jumat, April 02, 2021 WIB Last Updated 2021-04-03T06:44:46Z

    masukkan script iklan disini
    Abrasi di wilayah pesisir desa Baliara selatan. Foto:Istimewa

    BOMBANA - METROSULTRA.COM | Mengitip berbagai dampak negatif yang timbul pasca adanya aktivitas pertambangan di pulau Kabaena kabupaten Bombana provinsi Sulawesi tenggara. Sabtu, 03 April 2021.

    Meskipun belum pernah terjadi bencana separah yang terjadi baru baru ini, setidaknya bencana Banjir kini mulai menghantui warga beberapa desa yang ada di pulau Kabaena.

    Selain itu, warna air laut nampak berubah warna dari bening menjadi warna kuning keruh serta dipenuhi dengan lumpur kuning pekat.

    Bahkan tidak sedikit petani rumput laut disana mengeluh kehilangan pekerjaan dikarenakan lahan perkebunan mereka tidak bisa lagi ditumbui rumput laut.

    Sebut saja HN, warga desa Baliara selatan mengaku sejak 2018 lalu, wilayah pesisir pantai tempat mereka bertani rumput laut kini telah dipenuhi dengan lumpur.

    "Sekarang dengan kondisinya seperti ini, tidak bisa lagi tumbuh rumput laut,"Keluh HN (inisial) Warga desa baliara sambil menolak disebutkan namanya.

    Berdasarkan data Minerba, perusahaan yang saat ini tengah beraktivitas di kecamatan Kabaena barat yakni PT Timah Investasi Mineral (TIM) dengan luas wilayah izin usaha pertambangan 300 hektar, berlaku sejak 2019 lalu hingga 2029 mendatan.

    Menyahuti keruhnya air laut, serta bencana banjir yang melanda pemukiman warga, Kepala desa Baliara selatan, Wirman mengaku telah berkordinasi dengan pemerintah kabupaten Bombana lewat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) lewat rapat pendapat di DPRD Bombana belum lama ini. 
    Kepala desa Baliara selatan, Wirman

    "DPR saat itu melarang pihak BPBD Bombana untuk tidak mengganggarkan penangan bencana paska banjir, berhubung pihak perusahaan (PT.TIM) siap menanggulangi semua akibat paska banjir itu,"Kata Warman.

    Hanya saja, kata dia, hingga saat ini pihaknya belum melihat langkah perusahaan untuk melakukan penanganan sesaui keputusan bersama DPRD bersama Pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan perusahaan.

    "Kami sudah menyurat ke perusahaan, cuman belum ada jawabannya,"Pungkasnya.

    Jaringan Pemerhati Lingkungan Hidup (JPLH) Sulawesi Tenggara bahkan menyebut banjir yang terjadi di pulau Kabaena bukan semata disebabkan oleh tingginya curah hujan, tapi juga karena meningkatnya jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP). 

    "Sebelumnya memang ada banjir, tapi tidak separah saat maraknya aktivitas pertambangan, untuk meminimalisir munculnya bencana tentu harus ada peran semua kalangan, baik itu masyarakat, pemerintah maupun pihak perusahaan itu sendiri "Terang Rezki, Bidang Lingkungan JPLH Sultra belum lama ini.

    Pantauan media ini, terdapat beberapa wilayah pesisir yang ada dipulau Kabaena yang perlu perhatian pemerintah seperti, desa Puununu, Baruawu, Pongkalaero kecamatan Kabaena selatan, dusun Baipapa desa Lengora pantai kecamatan Kabaena tengah. (ZL/MS)
    Komentar

    Tampilkan