 |
| Bupati Bombana H Tafdil/ foto: istimewa |
Metrosultra.com - Bombana| Ketua Komisi II DPRD Bombana Ashari Usman meyebutkan kas daerah (Kasda) pemerintah kabupaten Bombana kosong. faktanya sejumlah transaksi pembayaran daerah ke pihak ketiga (kontraktor) termasuk gaji honor pegawai dikabarkan belum dibayarkan oleh pihak Pemerintah setempat.
"Kondisi kita juga, gaji terlambat di bayarkan, setelah diklarifikasi ternyata penyebabnya kondisi kas kita lagi kosong," terang Ashari Usman dapat Paripurna DPRD Bombana tentang pidato Bupati Bombana terhadap rancangan peraturan daerah (Perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, yang digelar Senin (20/6) lalu.
Kas daerah kosong, mungkin itulah penggalan kata yang sedang tren dan populer dibincangkan dilingkungan kabupaten Bombana. Bahkan hampir keseluruhan OPD (organisasi perangkat daerah) setempat juga mengeluh tidak adanya dana Kas.
Maka dari itu, Ashari Usman berharap kepada pimpinan DPRD segera memanggil pihak pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pasalnya bila dibiarkan berkepanjangan ditakutkan bakal berdampak buruk pada perputaran ekonomi masyarakat.
Terpisah, Bupati Bombana H Tafdil mencoba menepis rumor Kasda Kosong itu. Katanya itu hanya rumor yang terlalu dilebih-lebihkan oleh sejumlah pihak.
"Kekosongan kas sebenarnya itu sesuatu yang dilebih-lebihkan oleh berbagai pihak," tepis Bupati Tafdil saat ditemui di Kantor Bupati setempat. Rabu, 22 Juni 2022.
Menurutnya yang menjadi masalah terhambatnya proses pembayaran saat ini adalah dana alokasi umum (DAU) dari kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang belum di transfer ke daerah Kabupaten Bombana.
"Jadi begini 95 persen, kita ketergantungan dengan dana transfer pusat, jadi kalau uangnya terlambat, tidak sesuai sekdul, dan sebagainya pasti kita terhambat pada pembayaran. Disisi lain, Pemerintah daerah dituntut untuk cepat-cepat merealisasikan anggaran jadi memang ada ketidak seimbangan," bebernya.
Sembari menunggu dana tranferan pusat, pihaknya memilih lebih hati-hati dalam mengunakan sisa Kas Daerah saat ini, dengan membayarkan hal-hal yang sifatnya prioritas.
"Saya kira, tidak kosong sama sekali, buktinya operasional OPD (organisasi perangkat daerah) maupun Kegiatan (proyek) tetap jalan terus, jadi kas bukan kosong, tapi kita kendalikan skala prioritas," pungkasnya.
Penulis: Zulkarnain
