 |
| Tim BPBD dan Dinas PU-PR kabupaten Bombana bersama wakil Ketua DPRD Bombana Iskandar, saat meninjau lokasi banjir di kelurahaan Kampung baru kecamatan Rumbia tengah pada tahun 2020blalu. foto; metrosultra.com |
BOMBANA - METROSULTRA.COM | Jaringan Pemerhati Lingkungan Hidup (JPLH) Sultra menuding penanganan bencana di kabupaten Bombana, terkesan lelet alias lamban.
Tudingan JPLH-Sulta tersebut mencuat paska terjadinya bencana yang melanda tiga wilayah di kabupaten Bombana provinsi Sulawesi tenggara belum lama ini (03/4).
Seperti bencana alam angin puting di desa Enano kecamatan Kabaena tengah, pultung beliung di kelurahan Dongkala kecamatan Kabaena timur, kemudian angin puting beliung di dusun Sagori kelurahan Sikeli kecamatan Kabaena barat dan banjir rob di dusun 4 desa terapung Kecamatan Poleang tenggara.
"Kami lihat tidak ada langka sigap yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan menunggu data korban lalu di usulkan lewat proposal bantuan. dan kami katakan prosedur itu salah satu fakta bahwa pihak pemerintah lamban juga tidak siap menangani bencana," Terang juru bicara JPLH Sultra, Rezki kepada metrosultra.com belum lama ini.
Terpisah, pihak Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) tak menapik jika tudingan Lembaga Pemerhati Lingkungan Sultra itu merupakan masukan bagi instansi penanganan bencana di kabupaten Bombana.
"Kami berterima kasih atas kritikan itu, dan memang terkait penanganan kami di BPBD memilik keterbatasan infrastruktur yang minim," Kata Harnoti Aksan Kepala Seksi Rekontruksi BPBD kabupaten Bomban
Menurutnya, yang perlu dipahami adalah peran BPBD kabupaten Bombana dalam menangani bencana tahun 2021 sudah berbeda dengan penanganan di tahun sebelumnya. Pastinya dengan prosedur yang berbeda.
Seperti pendistribusian kewenangan antara BPBD dengan dinas Sosial, dimana bantuan berupa makanan, obat obata, menyiapkan tenda merupakan bagian kewenangan dinas Sosial.
"Peran kami BPBD sebelumnya memang kita enak bergerak, misalkan kalau terjadi bencana secar tiba-tiba kita tinggal minta Tagana dalam hal ini Dinas Sosial untuk menyiapkan dapur umum, dilengkapi dengan sumbako seperti air minum, beras, ikan kaleng, tenda, selimut dan matras (tempat tidur).
Sementara di tahun 2021, BPBD hanya fokus pada tahap pengumpulan data korban dan kerugian yang akurat pasca kejadian bencana seperti kerusakan rumah, jalan, jembatan serta fasilitas umum lainnya dengan Jedah waktu 14 hari.
"Tahun ini, penanganan bencana yang berperan paling depan adalah dinas Sosial, Kami mengumpulkan data korban setelah itu baru kami lakukan analisa berapa kerugian, setelah itu baru dilakukan tindakan yang sifatnya fisik dan kita tidak lagi bicara soal personalitynya," Terangnya.
Kendatipun demikian, Harnoto mengaku pihak BPBD merupakan TRC (tim reaksi cepat) yang akan hadir meberikan pelayanan ekstra tentang penanganan bencana khususnya di kabupaten Bombana.(ZL/MS)
