BOMBANA - METROSULTRA.COM | Aparat pengawas intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Bombana nilai sikap HN (inisial) kepala desa Watukalangkari kurang kooperatif untuk menyelesaikan perkara dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) yang mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah.
"Pertama, kami lihat yang bersakutan kurang kooperatif, kemudian yang kedua, ketika irsus kami menghubungi yang bersangkutan nomor kontaknya tidak aktif, dan yang ketiga berdasarkan Informasi terakhir yang kami peroleh yang bersangkutan sedang berada diluar daerah," Terang Inspektur Inspektorat Bombana, Kalvarios Zamruth kepada awak media belum lama ini.
Meskipun Kalvarios menolak menyebut secara rinci jumlah temuannya, namun pihaknya memastikan LHP kepala desa Watukalangkari telah diserahkan ke pihak pemerintah desa Watukalangkari dengan memberikan kesempatan selama 60 hari terhitung sejak 15 Maret 2021 untuk mengembalikan kerugian negara yang jumlahnya menacaoai ratusan juta rupiah.
"Itu Jedah waktu yang diberikan ke terperiksa, untuk mengembalikan, dan apabila selama 60 hari belum juga ada etikad baik oleh yang bersangkutan maka temuan menjadi kerugian Negara yang bersifat tetap (permanen) dan itu sudah menjadi ranah aparat penegak hukum," Tuturnya.
Diketahui, HN Kepala desa Watukalangkari diduga telah menhgelapkan dana bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga terdampak pandemik Covid-19 tahap III tahun 2020, yang bersumber anggarannya berasal dari dana desa (DD).
Kemudian, honor Badan Permusyawaratan Desa (BPD), honor aparat desa; LPM, Kader Posyandu yang tidak terbayarkan. Hal ini dikuak oleh ketua badan BPD Watukalangkari, Zainal.(ZL/MS).
