 |
| Kondisi Pelabuhan Ferry Dongkala Kabaena timur yang kondisinya saat ini makin memprihatinkan. Sumber foto: Laode Muhamad Mukmin |
Reporter: Nisa/ Editor: Erwin
BOMBANA - METROSULTRA.COM | Jika anda pernah mendengar tentang daerah penghasil nikel terbesar nomor urut ke dua di provinsi Sulawesi Tenggara, tempatnya ada di kepulauan Kabaena kabupaten Bombana.
Dengan melimpahnya sumber daya alam (SDA) disana, tentu dibenak anda adalah kehidupan masyarakat yang begitu sejahtera. Baik dari segi pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keamanan.
Apalagi terdapat ratusan izin usaha pertambangan (IUP) dan mulai beraktivitas sejak tahun 2009 hingga saat ini.
Sayangnya, impian Masyarakat untuk menikmati kesejahteraan setelah daerah mereka dikuasai dan dikelola oleh investor belum dirasakan oleh masyarakat
Bahkan, pantauan media ini terdapat sejumlah infrastrukturnya disana seperti jalan, transportasi darat maupun laut dan penyeberangan (pelabuhan) kondisinya masih memprihatikan.
Salah satunya, pelabuhan Ferry di kelurahan Donggala Kecamatan Kabaena timur. Dimana sebagian materialnya masih terbuat dari kayu dan juga besi. disisi kanan/kiri pelabuhan ini nampak begitu rapuh dimakan usia.
Alih-alih perhatian investoruntuk membantu masyarakat, sikap pemerintah daerah saja begitu terkesan mandek perhatiannya untuk memperbaiki pelabuahan ini. Padahal pelabuhan tersebut merupakan salah satu pendukung lancarnya perputaran perekonomian masyarakat yang ada disana.
Menyikapi persoalan ini, Kepala UPTD penyeberangan Dongkala, mawasangka dan Tondasi, Muh Ikhsan mengatakan mengenai perbaikan pelabuhan yang kondisinya sudah rapuh tersebut belum ada kejelasan dari pihak pemerintah Provinsi Sulawesi tenggara.
"Perlu di ketahui bahwa utk anggaran pemeliharaan Dermaga setiap tahun selalu kami usulkan dalam forum rapat resmi di Jajaran Dinas Perhubungan Prov Sultra namun selalu sj terkendala oleh anggaran,"Ungkap Ikhsan lewat telepon selulernya Sabtu malam, 16 Januari 2021.
Menurutnya peran Kadis Perhubungan Sultra cukup proaktif dalam memantau terselenggaranya seluruh kegiatan khususnya dibidang perhubungan.
Namun setiap usulan yg diangkat dan dibahas di tingkat Paripurna DPR selalu saja mentok dan mandek soal penganggaran.
"Kami selaku penanggung terhadap pelayanan masyakat pengguna jasa, meminta pihak pemerintah maupun masyarakat untuk dudukkan bersama persoalan ini,"Tuturnya.
Ia berharap persoalan ini bisa menjadi perhatian pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi tenggara.(red)
